Lampu Hijau Mudik dan Halusinasi Terbebas Covid

by

BALIKPAPANPOS-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja menyatakan bakal mengizinkan mudik lebaran 2021. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di tanah air masih belum bisa dikendalikan.
Upaya Indonesia terbebas dari Covid-19 dinilai akan semakin jauh dengan tak adanya larangan mudik. Lonjakan kasus positif diprediksi akan meningkat pasca mudik.

Terbaru, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan izin mudik masih belum final. Kementerian dan lembaga terkait masih membahas itu lantaran libur panjang kerap membuat kasus positif virus corona baru meningkat tinggi.

Mudik lebaran, jika diizinkan oleh pemerintah, masih sangat berisiko. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 jumlah kasus postif per Maret masih berjumlah ribuan per harinya.

Positivity rate harian juga masih melebihi batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Batas aman positivity rate menurut WHO yaitu sebesar lima persen. Sedangkan, positivity rate harian di Indonesia per 15 Maret kemarin masih berada pada angka 13,47 persen.

Belum lagi, baru-baru ini Kementerian Kesehatan ditemukan kasus positif Covid-19 varian B117 dan temuan 48 kasus varian baru corona N439K di Indonesia.

Sampai saat ini pemerintah masih berupaya untuk menekan angka kenaikan kasus positif dan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mkiro dari 9 hingga 22 maret 2021

Selain itu, proses vaksinasi juga masih berlanjut. Saat ini, proses vaksinasi masih pada tahap dua yaitu penyuntikan diberikan kepada petugas layanan publik dan lansia.

Kementerian Kesehatan per Kamis (11/3) mencatat sebanyak 3.696.059 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona di Indonesia. Jumlah itu baru memenuhi 2,03 persen dari target yang telah dibuat, yakni terhadap 188 juta penduduk.

Dengan gambaran situasi seperti sekarang, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengaku khawatir jika pemerintah benar-benar mengizinkan warga untuk mudik lebaran tahun ini. Padahal, sebelumnya Satgas Penanganan Covid-19 menargetkan Indonesia terbebas pandemi pada 17 Agustus.

Dia cemas bakal ada lonjakan yang lebih tinggi dari biasanya. Jika berkaca pada tahun lalu, saat lebaran di tahun pertama pandemi, terjadi lonjakan kasus positif Covid. Padahal saat itu, pemerintah mengeluarkan larangan mudik.

Berdasarkan data Satgas Covid, penambahan jumlah kasus positif covid-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak 69-93 persen sejak libur Idul fitri 22-25 Mei 2020. Lonjakan kasus itu terlihat dalam rentang waktu 10-14 hari kemudian.

Dicky menilai lonjakan kasus terjadi di lebaran tahun pertama pandemi karena ada ketidaktegasan dari pemerintah.

“Sebelumnya enggak sejalan antara imbauan dengan realisasi regulasi di lapangan. Banyak diskon pesawat, kereta, hotel dan semuanya. Itu difasilitasi pemerintah. Jadi tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan dan regulasi dari pemerintah. Jadi itu yang menyebabkan lonjakan kasus,” ucap Dicky saat dihubungi, Selasa (16/3).

Dia meminta pemerintah agar lebih tegas dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dengan melarang mudik di tahun ini. Baik pemerintah pusat mau pun daerah mesti bersinergi agar Idul fitri tidak menjadi momen peningkatan kasus positif dalam jumlah signifikan.

Pentingnya mengeluarkan imbauan larangan mudik, menurut Dicky, juga karena vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mengurangi laju penyebaran Covid-19 secara optimal.

Dia juga merekomendasikan agar pemerintah secara rinci membuat kriteria dan syarat orang yang dapat mudik dan tidak. Orang yang diperbolehkan mudik hanyalah mereka yang dalam keadaan terdesak.

Syarat yang harus diterapkan bagi mereka yang berada dalam keadaan terdesak yaitu tidak memiliki gejala Covid-19, melakukan tes PCR atau antigen, dan sudah mendapatkan vaksin.

“Pemerintah membuat imbauan yang sifatnya melarang mudik. Kecuali dibuat kriteria mudik itu karena orang tua sakit dan semacamnya,” ujarnya.

Selain itu ia juga merekomendasikan orang yang diperbolehkan mudik menggunakan kendaraan pribadi dan menerapkan protokol kesehatan. Angkutan umum antarkota antarprovinsi dinilai rentan terjadi penularan.

“Selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Ketika di tempat umum apalagi memakai kendaraan umum. Lebih baik saya sarankan menggunakan mobil pribadi,” ucapnya.

Dicky juga menyarankan pemerintah membuat aplikasi atau layanan perjalanan yang terintegrasi langsung dengan setiap puskesmas agar mudah melakukan deteksi penyebaran Covid-19.

“Misalnya pelaporan dari mulai berangkat ke puskesmasnya, jadi lapor secara online jadi terdeteksi siapa pergi ke mana sudah divaksin belum, ada di situ datanya,” ucap Dicky. (cnnindonesia.com)

No More Posts Available.

No more pages to load.